Makalah Tindakan Pemerintah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

            Pemerintah dapat diartikan  sebagai sekelompok orang yang bertangung jawab atas pengunaan kekuasaan/exercising power (the international Encyclopedia of Social Science, 1847). Aktivitas pemerintah dalam upaya memelihara  kedamaian dan keamanan Negara kemudian menjadi kewenangan utama, baik secara internal maupun eksternal. Dalam keadaaan demikain, Max Weber menyimpulkan bahwa pemerintah secara eksklusif berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-aturannya dalam sesuatu wilayah tertentu. Dalam keseluruhan  sistem tersebut, pemerintah menurut Apter merupakan satuan yang paling umum untuk melakukan tanggung jawab tertentu guna mempertahankan sistem serta melakukan monopoli praktis lewat kekuasaan secara paksa (Muhadam Labolo 2006: 16-17).

            Pemerintah dapat dilihat pada dua sudut, yaitu pemerintahan dalam arti fungsi yaitu kegiatan yang mencakup aktifitas pemerintah. Dan kedua, dalam arti organisasi yaitu kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintah. Kemudian Bagir Manan menguraikan pemerintah dan pemerintah dalam arti  administrasi, serta kewenangan administrasi. Menurutnya  pemerintah dalam arti luas, mencakup semua alat kelenngkapan Negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang- cabang kekuasaan eksekutif, yudikatif dan yudisial atau alat – alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara. Tindakan badan eksekutif atau yudikatif dianggap sebagai tindakan Negara. Secara keseluruhan, fungsi pemerintahan terdiri dari berbagai macam tindakan pemerintah, seperti keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum dan tindakan nyata ( Dr. H. A. Muin Fahmal 2006: 26-27).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam makalah ini akan dibahas peran pemerintah dalam tata usaha. Peran pemerintah dalam tata usaha sangat penting dalam melaksanakan pemerintah dalam hukum administrasi Negara. Adapun tindakan tersebut akan dibahas dalam makalah ini.

1.2. Rumusan Masalah

1.      Apa arti tindakan pemerintah ?

2.      Macam-macam tindakan pemerintah?

3.      Cara-cara pelaksanaan tindakan pemerintah ?

4.      Penentuan tugas dan kewenangan dalam perundang-undang?

I.3. Tujuan

1.      Untuk mengatahui tindakan pemeritah

2.      Untuk mentahui dan menganalisis macam-macam tindakan pemerintah

3.      Ussntuk mengatahui cara-cara pelaksanaan tindakan pemerintah

4.      Untuk mendeskripsikan kewenangan pemerintah dalam undang-undang

  

 

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Arti tindakan pemerintah

Delegasi wewenang, partisipasi masyarakat, dan pengambilan keputusan kepada tingkatan-tingkatan administratif yang lebih rendah merupakan hal yang penting bagi masyarakat yang demokratis. Selain itu, ia pun akan selalu dihadapkan pada persoalan-persoalan bagaimana meciptakan pemerintah yang rasional sekaligus yang bertanggung jawab secara demokratis. Pemerintah harus rasional dalam arti bahwa ada masalah-masalah yang memang harus dipecahkan secara lugas, teknis dan propesional (Wahyudi Kumoroto 2011: 124-125).

Pengertian pemerintahan dibedakan menjadi dua, yaitu, pertama, pemerintahan dalam arti luas, yaitu pemerintahan yang terdiri dari tiga kekuasaan yang masing-masing terpisah satu sama lain. ketiga kekuasaan itu adalah : kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif, pemerintahan kekuasaan itu berdasarkan teori trias politica dari Montesquieu. kedua, pemerintahan dalam arti sempit ialah badan pelaksana kegiatan eksekutif saja tidak termasuk badan kepolisian, peradilan dan badan perundang-undangan. pemerintahan dalam arti sempit itu dapat disebut dengan istilah lain, yaitu ”administrasi negara”. pemerintah adalah subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Premis yang mendasarinya ialah bahwa setiap hubungan sosial akan mempunyai konsekuensi tertentu dalam hal legitimasi.  Betapapun  dalam kenyataan kita melihat bahwa seorang administrator atau birokrat tidak akan bisa menhindari tindakan-tindakan politis. Aktivitas politis dari birokrat tampak dari adanya keluasaan bertindak (diskresi) administratif yang dimilikinya. Diskresi administratif adalah segala aktivitas untuk mengemukakan saran, melapor, menjawab, mengambil inisiatif, menyampaikan info, menferivikasi, memperingatkan, mengadukan, menolak, dan merundingkan sesuatu yang berpengaruh terhadap lembaga-lembaga publik  (Wahyudi Kumoroto 2011: 120-121).

Dalam melakukan aktifitasnya, pemerintah melakukan dua macam tindakan, tindakan biasa (feitelijkehandelingen) dan tindakan hukum (rechtshandeli-ngen). Dalam kajian hukum, yang terpenting untuk dikemukakan adalah tindakan dalam katagori kedua, rechtshandelingen. tindakan hukum pemerintahan adalah tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan. tindakan pemerintahan memiliki beberapa unsur yaitu sebagai berikut :

1.      perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (bestuurs-organen) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri;

2.      perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;

3.      perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi;

4.      perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat

2.2. Macam- Tindakan Pemerintah

Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan kepentingan  umum, pemerintah banyak melakukan kegiatan atau perbuatan-perbuatan. Keaktivitas atau pembuatan itu pada garis besarnya dibedakan ke dalam dua gologan, yaitu:

1. Rechtshandelingen (golongan perbuatan hukum)

2. Feitelijke handelingen (golongan yang bukan perbuatan hukum)

Dari kedua golongan perbuatan tersebut yang penting bagi hukum administrasi negara adalah golongan perbuatan hukum (hechts handelingen), sebab perbuatan tersebut langsung menimbulkan akibat hukum tertentu bagi hukum administrasi Negara, oleh karena perbuatan hukum ini membawa akibat pada hubungan hukum  atau keadaan hukum yang ada, maka perbuatan tersebut tidak boleh mengandung cacat, seperti kehilafan (dwaling), penipuan (bedrog), paksaan (dwang).

Secara keseluruhan, fungsi pemerintahan terdiri atas berbagai macam tindakan pemerintah, seperti keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan hukum dan tindakan nyata. Netherlands Bestuursrecht (1987), menguraikan empat macam bentuk penguasa yaitu:

1.      Pemelihara ketertiban, pemeliharaan ketertiban pada tingkat pertama adalah pengawasan supaya dapat terlaksana secara teratur.

2.      Pengelolaan keuangan, melalui pajak, punggutan-pungutan lain, pendapatan sendiri.

3.      Tuan tanah. Sejak dulu, pihak penguasa merupakan tuan tanah.

4.      Pengusaha,beberapa  kegiatan dalam pemerintah hanya dapat dilaksanakan oleh pihak penguasa mengingat sifatnya atau karena diharuskan sesuai dengan undang-undang ( Dr. H. A. Muin Fahmal 2006:29-30).

2.3. Cara-cara Pelaksanaan Tindakan Pemerintah

Pentingnya filsafat  pemerintahan terletak pada kenyataan bahwa pemerintah merupakan kekuatan dunia yang paling menentukan hidup matinya seorang manusia dan selamat atau hancurnya dunia.  Kuntjoro dalam Taliziduhu Ndraha mendefinisikan pemerintah sebagai sebuah lembaga, dan fungsi lembaga itulah disebut pemerintahan. Kybernology  sebaliknya mengunakan pendekatan empirik, pemerintahan didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau proses, yaitu proses penyediaan dan distribusi layanan publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil kepada setiap orang pada saat dibutuhkan (Taliziduhu Ndraha 2011: 387-428).

Freies Ermessen merupakan konsekuensi logis dari konsepsi welfare state, akan tetapi dalam kerangka negara hukum, Freies Ermessen ini tidak dapat digunakan tanpa batas. Atas dasar itu, Sjachran Basah mengemukakan unsur-unsur freies ermessen dalam suatu negara hukum yaitu sebagai berikut :

1.      ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik;

2.       merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara;

3.      sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum;

4.      sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri;

5.      sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba;

6.      sikap tindak itu dapat dipertanggung jawab baik secara moral kepada tuhan yang maha esa maupun secara hukum.

2.4.  Penentuan tugas dan kewenangan dalam perundang-undang

Negara memegang peranan penting dalam mengarahkan dan mengendalikan bentuk perdebatan atau discourse yang muncul untuk mengerti peran dari negara dan memahami konsep negara. Namun, negara mempunyai arti yang luas, yaitu suatu badan yang menguasai segala pranata (administratif, politik, yuridis) yang mengatur jalur kekuasaan dan distribusi sumber daya, serta menguasai semua aparat yang mempunyai kemampuan kopersif. Walaupun negara mencakup juga pemerintah, ia tidak indentik dengan pemerintah. Pemerintah terbatas pada lembaga-lembaga yang berada dalam struktur politik tertentu dan berfungsi menjalankan pemerintah (Ratna Saptari dan Brigitte Holzner 1997: 212).

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah bersumber pada tiga hal, atribusi, delegasi, dan mandat. atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan baik yang sudah ada maupun yang baru sekali. Menurut Indroharto , legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu dibedakan antara: yang berkedudukan sebagai original legislator di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1.      arti dari tindakan pemerintahan yaitu pemeliharaan kepentingan Negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendah.

2.      Tugas yang menyelenggarakan kepentingan  umum, pemerintah banyak melakukan kegiatan atau perbuatan-perbuatan. Keaktivitasan atau pembuatan dalam tindakan pemerintahan yaitu pada garis besarnya dibedakan ke dalam dua gologan, yaitu:

1.      Rechtshandelingen (golongan perbuatan hukum)

2.      Feitelijke handelingen (golongan yang bukan perbuatan hukum)

3.2. Kritikan dan Saran

            Berdasarkan pembahasan-pembahasan dalam makalah ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang kami miliki karena terbatasnya ilmu pengatahuan yang kami miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca. Dengan demikian, penulis juga mengharapkan semoga makalah ini dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kita semua terutama bagi penulis sendiri. Dan apabila ada kesalahan dalam penulisan makalah ini diharapkan bisa memaklumi serta bisa memberikan saran dan kritikan untuk memperbaiki kedepannya.

           

DAFTAR PUSTAKA

Dr. H. Fahmal, A. Muin SH., MH, 2006. Peran Ilmu Pemerintahan Yang Layak   Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Yogyakarta UII Press.

 Labolo, Muhadam 2006. Memahami  Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kumoroto, Wahyudi, 2011. Etika Administrasi Negara Jakarta: PT Raja Grafindo  Persada

Saptari,  Ratna dan Brigitte Holzner, 1997. Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan, Jakarta: PT Anem

Ndraha, Taliziduhu, 2011. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 2. Jakarta: Rineka Cipta

Makalah pengembangan Organisasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Negara memegang peranan penting dalam mengarahkan dan mengendalikan bentuk perdebatan atau discourse yang muncul untuk mengerti peran dari negara dan memahami konsep negara. Namun, negara mempunyai arti yang luas, yaitu suatu badan yang menguasai segala pranata (administratif, politik, yuridis) yang mengatur jalur kekuasaan dan distribusi sumber daya, serta menguasai semua aparat yang mempunyai kemampuan kopersif. Walaupun negara mencakup juga pemerintah, ia tidak indentik dengan pemerintah. Pemerintah terbatas pada lembaga-lembaga yang berada dalam struktur politik tertentu dan berfungsi menjalankan pemerintah (Saptari dan Brigitte Holzner 1997: 212).

Sementara itu, sebagai seorang yang berwenang untuk melakukan pengambilan keputusan, dia harus mampu meletakkan desentralisasi dalam organisasi secara tepat. Delegasi wewenang, partisipasi masyarakat, dan pengambilan keputusan kepada tingkatan-tingkatan administratif  yang lebih rendah merupakan hal yang penting bagi masyarakat yang demokratis. Selain itu, ia pun akan selalu dihadapkan pada persoalan-persoalan bagaimana meciptakan pemerintah yang rasional sekaligus yang bertanggung jawab secara demokratis (Wahyudi Kumoroto 2011: 124-125).

Dengan demikian organisasi dapat didefinisikan sebagai hubungan yang terpolakan di antara orang-orang yang berususan dengan aktivitas-aktivitas ketergantungan yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu. Seperti organisasi formal misalnya perusahaan, Rumah sakit, Sekolah, serikat buruh, intansi pemerintah dan sejenisnya sangat penting dalam masyarakat maju yang terspesialisasi dengan teknologi tinggi. Katz and Kahn, 1996, menjelaskan organisasi dengan model “sistem terbuka”(open system). Sistem adalah rangkaian hubungan antar komponen yang bekerja sama secara keseluruhan. Suatu organisasi biasanya memiliki satu  tujuan atau lebih yang dinyatakan secara formal. Selain itu ada juga tujuan informal, yaitu hanya dapat dibaca dalam suatu keputusan tertentu dan tindakan organisasi (Wexley dan Gary A. Yuki, 2005: 13-15).

Pengembangan organisasi lebih dikenal dengan organization development (OD). Pengertian pokok OD adalah perubahan yang terencana (planned change). Perubahan dalam bentuk pembaruan organisasi dan modernisasi, terus menerus terjadi dan mempunyai pengaruh yang sangat dominan dalam masyarakat kini. Organisasi beserta warganya yang membentuk masyarakat modern, mau tidak mau harus beradaptasi terhadap arus perubahan ini. Perubahan- perubahan yang terjadi pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam empat katagori, yaitu perkembangan teknologi, perkembangan produk, ledakan ilmu pengetahuan dan jasa yang mengakibatkan makin singkatnya daur hidup produk, serta perubahan sosial yang mempengaruhi perilaku, gaya hidup, nilai-nilai dan harapan tiap orang

Pengembangan organisasi juga merupakan bentuk usaha perubahan berencana yang dikendalikan dan dipimpin oleh top manajemen. Bertujuan untuk meningkatkan keefektifan kerja dan kesehatan organisasi. Dalam prakteknya menggunakan metode intervensi berencana terhadap proses dalam organisasi dengan memanfaatkan teori-teori perilaku. Intervensi  pengembangan organisasi dilakukan oleh manajer atau konsultan dengan sasaran individu, kelompok, dan organisasi.

Berdasarkan hal tersebut pada latar belakang di atas, maka dalam makalah ini kami mengupas sedikit mengenai masalah “Model-Model Pengembangan Organisasi”.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang makalah di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1.      Bagaimana model pengembangan dalam perilaku organisasi

2.      Apa yang dimaksud dengan organisasi

3.      Apa yang dimaksud dengan pengembangan organisasi

1.3.Tujuan

1.      Untuk mengatahui bentuk dan model pengembangan organisasi

2.      Untuk mendeskripsikan organisasi

3.      Untuk mengathui pengembangan organisasi dalam suatu intansi

BAB II

PEMBAHASAN DAN LANDASAN TEORITIS

2.1. Model-Model Dalam  Organisasi         

2.1.1. Model Perilaku Organisasi

            Menurut Davis dan Newtorm (1985) ada empat model dalam perilaku organisasi yang menunjukkanevlusi pemikiran dan perilaku pada bahgian manajemen dan manajer. Empat model tersebut adalah sebagai berikut  dalam (Muchlas, 2008: 33-37)

1.      Model Otokratik

Yaitu kekuatan dengan orientasi manajerial otoritas. Para karyawan pada gilirannya yang berorientasi pada sasana yang formal, ofisial, serta berdasarkan kewenangan.

2.      Model  Kastodial

Model perilaku ini berlandaskan pada sumber-sumber ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan untuk membayar pension dan bonus lainnya, yang berionetasi pad manajerial dalam bentuk uang lebih penting untuk membayar gaji atau bonus lainnya.

3.      Model Suportif

Model ini tergantung pada kualitas kepemimpinan, bukan pada kekuasaan dan uang.

4.      Model Kolegial

Model ini digunakan dalam pengembangan laboratorium riset dan lingkungan kerja sama dalamsebuah tim dann perilaku yang bertanggung jawab.

2.1.2. Model- Model Pengembangan Organisasi

            Model- model dalam pengembangan organisasi menggunakan pendekatan sistem yang terdiri dari:

1.      Sistem sosial

menyangkut norma dan nilai yang tumbuh dalam organisasi.

2.      Sistem teknik

Menyangkut perubahan dan mencari nilai positif  dari perubahan.

3.      Sistem administrasi

Berkaitan dengan  informasi dari pemimpin ke staf/ karyawan atau sebaliknya apakah ada hambatan atau tidak.

4.      Sistem strategi

Dikaitkan dengan meningkat atau menurunnya produktivitas  sehingga akan dapat diketahui berhasil atau tidak nya tujuan organisasi.

Pembuatan model pengembangan organisasi sangat perlu untuk dapat mempermudahkan komunikasi  antara agen pembaharu dengan mereka yang ada dalam organisasi. Model ini menggambarkan suatu program pengembangan organisasi harus dimulai dari pengenalan bahwa dalam organisasi terdapat persoalan. Maka dari persoalan tersebut dilakukan analisa organisasi, yaitu untuk meneliti kembali persoalan tersebut maupun untuk mencari sebabnya.

Hasil analisa perlu di sampaikan kepada anggota organisasi dalam bentuk umpan balik, dan dapat digunakan untuk mengembangkan strategi perubahan.kemudian strategi ini dilaksanakan dalam bentuk intervensi nyata untuk dapat mengukur, menilai hasilnya.

Manfaat model pengembangan organisasi adalah sebagai berikut:

1.      Berguna untuk dapat memahami persoalan dalam sebuah organisasi

2.      Dapat memahami factor- factor yang mempengaruhitimbulnya suatu persoalan dan usaha pemecahannya

3.      Bermanfaat untuk menyusun langkah- langkah tindak dalam melakukan pengembangan organisasi.

2.2. Pengertian Organisasi

            Menurut Chester Barnerd organisasi adalah suatu sistem dari aktivitas-aktivitas orang yang terkoordinasikan secara sadar atau kekuatan- kekuatan yang terdiri dari dua orang atau lebih. Organisasi dapat didefinisikan sebagai hubungan-hubungan yang terpolakan di antara orang-orang yang berususan dengan aktivtas-aktifitas ketergantungan yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu (Wexley dan Gary A. Yuki, 2005: 13).

            Stephen p. robbins menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan (entity) social yang di koordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatf terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

            Sebuah organisasi dapat terbentuk dikarenakan dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perujudan eksistensi sekelompok orang terhadap masyarakat.

2.3. Pengembangan Organisasi

            Pengertian pokok pengembangan organisasi adalah perubahan yang terencana (planned change). Perubahan , dalam bentuk pembaruan organisasi dan pengembangan organisasi ernisasi, terus menerus terjadi dan mempunyai pengaruh yang sangat dominan dalam masyarakat kini. Perubahan perubahan yang terjadi pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam empat katagori , yaitu perkembangan teknologi, perkembangan pengembangan organisasiuk, ledakan ilmu pengetahuan dan jasa yang mengakibatkan makin singkatnya daur hidup para pengembangan organisasi, serta perubahan sosial yang mempengaruhi perilaku, gaya hidup, nila nila dan harapan tiap orang (https://kahfiehudson. wordpress. com/.../pengembangan...di akses pada tanggal  16-11-2015).

            Dengan kata lain penerapan pengembangan organisasi dalam organisasi dilakukan dengan bantuan konsultan ahli, sistemis ,harus didukung oleh pimpinan serta luas aplikasinya. Berdasarkan hal tersebut maka praktik pengembangan organisasi didasarkan pada beberapa asumsi penting yakni :

1.      faktor dalam organisasi yang menghambat perkembangan dan menghalangi orang untuk berkontribusi demi tercapainya sasaran organisasi.

2.      Manusia sebagai anggota dan pemimpin kelompok

3.      Manusia sebagai wadah organisasi. Hubungan antar kelompok – kelompok dalam organisasi menentukan efektivitas masing masing kelompok tersebut.

Karakteristik dalam pengembangan organisasi diantaranya adalah:

1.      Keputusan penuh dengan pertimbangan.

2.      Diterapkan pada semua subsistem manusia baik induvidu maupun kelompok dan organisasi.

3.      Menerima intervensi baik dari luar maupun dalam organisasi.

4.      Kolaborasi.

5.      Teori sebagai alat analisis.

BAB III

PENUTUP

3.1.Kesimpulan

Menurut Chester Barnerd organisasi adalah suatu sistem dari aktivitas-aktivitas orang yang terkoordinasikan secara sadar atau kekuatan- kekuatan yang terdiri dari dua orang atau lebih.

Menurut Davis dan Newtorm (1985) ada empat model dalam perilaku organisasi yang menunjuk kanvelusi pemikiran dan perilaku pada bahagian manajemen dan manajer,yaitu:1. Model otokratik, 2. Model kastodial, 3. Model suportif, 4. Model kolegial.

            Model- model dalam pengembangan organisasi menggunakan pendekatan sistem yang terdiri dari:

1.      Sistem sosial

menyangkut norma dan nilai yang tumbuh dalam organisasi.

2.      Sistem teknik

Menyangkut perubahan dan mencari nilai positif  dari perubahan.

3.      Sistem administrasi

Berkaitan dengan  informasi dari pemimpin ke staf/ karyawan atau sebaliknya apakah ada hambatan atau tidak.

4.      Sistem strategi

Dikaitkan dengan meningkat atau menurunnya produktivitas  sehingga akan dapat diketahui berhasil atau tidak nya tujuan organisasi.

3.2. Kritikan dan Saran

            Berdasarkan pembahasan-pembahasan dalam makalah ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang kami miliki karena terbatasnya ilmu pengatahuan yang kami miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca. Dengan demikian, penulis juga mengharapkan semoga makalah ini dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kita semua terutama bagi penulis sendiri. Dan apabila ada kesalahan dalam penulisan makalah ini diharapkan bisa memaklumi serta bisa memberikan saran dan kritikan untuk memperbaiki kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Muchlas, Makmuri, 2008. Perilaku Organisasi.  Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Saptari,  Ratna dan Brigitte Holzner, 1997. Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan, Jakarta: PT Anem

Kumoroto, Wahyudi, 2011. Etika Administrasi Negara Jakarta: PT Raja Grafindo  Persada

Wexley, N Kenneth, Ph. D, dan Gary A. Yuki, 2005. Perilaku Organisasi dan Psikologi Personalia Jakarta: PT Rineka Cipta

https://kahfiehudson. wordpress. com/.../pengembangan...di akses pada tanggal  16-11-2015